logo mahkamah agung website ramah difable
Proses Berperkara

Pengadilan Agama Klas I.A Semarang

Beranda

Agenda Kerja Pimpinan

logo pa smg

Prosedur Perkara Prodeo

Pelayanan & Prosedur Perkara Prodeo

PELAYANAN PERKARA PRODEO


Pasal 3
Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo

  • Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan:
  • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
  • Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

Pasal 4
Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama

  • Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.
  • Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
  • Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.
  • Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.
  • Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.

Pasal 5
Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Banding

  • Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
  • Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
  • Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama bersama bundel A dan salinan putusan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
  • Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke pengadilan asal.
  • Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon dengan membayar biaya banding.
  • Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding dikabulkan, permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon.

Pasal 6
Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Kasasi

  • Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
  • Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.
  • Berita Acara pemeriksaaan permohonan berperkara secara prodeo oleh majelis hakim Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuhan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan berperkara secara prodeo.
  • Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung bersama bundel A dan Bundel B.
  • Majelis hakim tingkat kasasi memeriksa secara bersamaan permohonan berperkara secara prodeo dengan pemeriksaan pokok perkara yang dituangkan dalam putusan akhir.

Pasal 7
Biaya Perkara Prodeo

Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama.

Komponen biaya perkara prodeo meliputi:

  1. Biaya Pemanggilan para pihak
  2. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
  3. Biaya Sita Jaminan
  4. Biaya Pemeriksaan Setempat
  5. Biaya Saksi/Saksi Ahli
  6. Biaya Eksekusi
  7. Biaya Meterai
  8. Biaya Alat Tulis Kantor
  9. Biaya Penggandaan/Photo copy
  10. Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang diminutasi
  11. Biaya pengiriman berkas.

Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.

Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.

Pasal 8
Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo

  • Pemanggilan pertama dilakukan oleh Jurusita tanpa biaya (seperti prodeo murni).
  • Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan.
  • Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam DIPA.
  • Kasir kemudian membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalam Jurnal dan mempergunakannya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.
  • Kasir harus terlebih dahulu menyisihkan biaya redaksi dan meterai dari alokasi biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat)
  • Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.
  • Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Bendahara Pengeluaran).
  • Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.

Pasal 9
Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

  • Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
  • Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penanganan perkara prodeo sesuai ketentuan.
  • Dalam hal permohonan prodeo dikabulkan, maka seluruh biaya yang dikeluarkan dari DIPA harus dicatat dalam buku jurnal.
  • Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan perkara prodeo melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

Prosedur Berperkara di PA Semarang

Syarat Pengajuan Berperkara

Cerai Gugat

  1. Membuat Surat Gugatan/ Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang telah di materai 6000 dan di legalisir dikantor pos Besar Johar (Loket 2), beserta membawa Asli Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah ;
  3. Foto Kopi KTP 1 Lembar, dan meminta Surat Keterangan domisili sementara dari RT dan RW bagi yang domisilinya tidak sesuai dengan KTP, beserta membawa asli KTP ;
  4. Foto kopi Kartu Keluarga 1 Lembar ;
  5. Jika Suami / Isteri tidak diketahui keberadaanya yang pasti maka wajib meminta Surat Keterangan yang diketahui Lurah dan Camat setempat (dengan keterangan bahwa Suami / Isteri sudah tidak diketahui keberadaanya yang pasti sampai sekarang );
  6. Surat Ijin Atasan (Bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD);
  7. Membayar panjar biaya perkara sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dari meja pendaftaran;
  8. Nomor 1-4 ukuran kertas A4 ;

Cerai Talak

  1. Membuat Surat Gugatan/ Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang telah di materai 6000 dan di legalisir dikantor pos Besar Johar (Loket 2), beserta membawa Asli Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah ;
  3. Foto Kopi KTP 1 Lembar, dan meminta Surat Keterangan domisili sementara dari RT dan RW bagi yang domisilinya tidak sesuai dengan KTP, beserta membawa asli KTP ;
  4. Foto kopi Kartu Keluarga 1 Lembar ;
  5. Jika Suami / Isteri tidak diketahui keberadaanya yang pasti maka wajib meminta Surat Keterangan yang diketahui Lurah dan Camat setempat (dengan keterangan bahwa Suami / Isteri sudah tidak diketahui keberadaanya yang pasti sampai sekarang );
  6. Surat Ijin Atasan (Bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD);
  7. Membayar panjar biaya perkara sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dari meja pendaftaran;
  8. Nomor 1-4 ukuran kertas A4 ;

Gugat Waris

Your text...

Penetapan Ahli Waris

  1. Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto kopi Surat Nikah di materai 6.000,- dan di Legalisir di Kantor Pos Besar Johar
  3. Foto Kopi KTP Pemohon dan Ahli Waris
  4. Foto kopi Surat Kematian 
  5. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris dari kelurahan diketahui kecamatan
  6. Foto kopi Surat Kelahiran Ahli Waris
  7. Foto kopi Kartu Identitas Pensiun (kalau ada)
  8. Foto kopi buku tabungan Bank
  9. Nomor 1 sampai 7 (Ukuran Kertas A.4)

Ijin Poligami

  1. Surat Gugatan/ Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang telah di materai 6000 dan di legalisir dikantor pos Besar Johar (Loket 2)beserta membawa Asli Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah ;
  3. Foto Kopi KTP Pemohon, isteri pertama dan calon isteri kedua masing-masing 1 lembar Quarto 1 (A4) muka ( tidak boleh dipotong );
  4. Surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon bermaterai Rp.6.000,-;
  5. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari isteri pertama dan calon isteri kedua bermaterai Rp. 6.000,- (blangko disediakan dikantor PA Semarang );
  6. Bagi pemohon harus melengkapi foto kopi dokumen-dokumen harta bersama di materai Rp. 6.000 yang di legalisir di Kantor Pos Besar Johar (loket 2)
  7. Surat Ijin Atasan (Bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD);
  8. Surat Keterangan gaji / penghasilan dari perusahaan / kantor / kelurahan diketahui oleh camat setempat ;
  9. Surat keterangan status calon isteri kedua dari Kelurahan ;
  10. Membayar panjar biaya sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  11. Nomor 1 sampai 6 (Kertas Ukuran A4)

Isbat Nikah / Pengesahan Nikah

  1. Surat  Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi KTP 1 lembar Quarto A4 1 muka (tidak boleh dipotong);
  3. Surat Keterangan Kepala KUA setempat ( Menerangkan bahwa NIKAH nya tidak terdapat di Register Nikah KUA setempat )
  4. Membayar panjar biaya sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  5. Nomor 1 sampai 3 (Ukuran Kertas A.4)

Dispensasi Nikah

  1. Surat  Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah Orang Tua Calon Pengantin Yang Dimohonkan.
  3. Foto Kopi Akta Kelahiran Kedua  Calon Pengantin
  4. Foto Kopi KTP 1 lembar folio Orang Tua Calon Pengantin.
  5. Foto Kopi KK Orang Tua Pengantin, (P+L)
  6. (No. 2- 5 dimaterai 6.000 dan di Legalisir di Kantor Pos Johar).
  7. Surat  Keterangan Penolakan dari KUA tempat menikah
    ( Menerangkan Penolakan Karena Kurang Umur )
  8. Asli Surat Keterangan Penghasilan Calon Suami dari Kelurahan.
  9. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah (Jejaka dan Perawan)
  10. Surat Keterangan Dokter yang Menerangkan Tentang Usia Kandungan (Bila sudah hamil) ;
  11. Membayar panjar biaya sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  12. Nomor 1 saampai 10 (Ukuran Kertas A.4)

Perwalian

  1. Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto  Kopi Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang telah di materai 6000 dan di legalisir dikantor pos Besar Johar (Loket 2)beserta membawa Asli Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah ;
  3. Foto Kopi Surat Kematian
  4. Foto Kopi Keterangan Ahli Waris Dari Kelurahan Diketahui Kecamatan
  5. Foto Kopi Surat Kelahiran / Akte Kelahiran
  6. Foto Kopi Dokumen Yang Berkaitan Dengan Tujuan Mengajukan Permohonan Perwalian
  7. Foto kopi Buku Tabungan Bank (atau aset-aset)
  8. Panjar Biaya Perkara  sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  9. Nomor 1 Samapai 8 (semua ukuran kertas A.4)

Pengangkatan Anak / Adopsi Anak

  1. Surat  Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos Besar Johar (Loket 4);
  3. Foto Kopi Buku Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah Orang Tua dari Anak yang mau diangkat 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos Besar Johar (Loket 4);
  4. Foto Kopi KTP Pemohon & Orang Tua Anak yang mau diangkat masing-masing 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong);
  5. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan / RS;
  6. Surat Penyerahan Anak bermaterai;
  7. Akte Kelahiran Anak dan FC Sah
  8. Surat Keterangan dari dinas SOSIAL
  9. Membayar panjar biaya sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  10. Nommor 1 sampai 8 (Kertas Ukuran A4)

Perubahan Identitas / Perubahan Biodata

  1. Surat  Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Asli Buku Nikah di beri Materai 6000 dan di Legalisir di Kantor Pos Johar
  3. Foto Kopi KTP (1 lembar folio tidak boleh di potong)
  4. Foto Kopi KK
  5. Membayar Panjar Biaya Perkara
  6. Semua Ukuran Kertas A.4 (Kuarto)

Asal Usul Anak

  1. Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang telah di legalisir dikantor pos Besar Johar (Loket 2), beserta membawa Asli Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah ;
  3. Foto copy KTP Pemohon 1 lembar folio (tidak dipotong)
  4. Foto copy Kartu Keluarga 1 lembar folio (tidak dipotong)
  5. Foto copy Akta Kelahiran Anak 1 lembar folio (tidak dipotong)
  6. Membayar panjar biaya sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  7. Nomor 1 sampai 5 (Ukuran Kertas A.4)

Wali Adhol / Wali Enggan

  1. Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos Besar Johar (Loket 4);
  3. Foto Kopi KTP 1 lembar Quarto 1 muka (tidak boleh dipotong);
  4. Surat Keterangan Kepala KUA setempat ( Menerangkan Penolakan Karena Wali Adhol / Wali Mogok / Wali Bangkang )
  5. Membayar panjar biaya sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  6. Nomor 1 sampai 4 (Ukuran Kertas A.4)

Harta Bersama / Gono - Gini

  1. Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto copy KTP Penggugat
  3. Foto copy Akta Cerai
  4. Foto copy bukti tertulis/barang yang dimaksud seperti: sertifikat hak milik, stnk/bpkb, nota pembelian/kwitansi
  5. Surat Keterangan / Pengatar dari Kepala Desa
  6. Nomor 1 sampai 5 Bermaterai 6.000,- dan di Legalisir di Kantor Pos Besar Johar
  7. Membayar pajar biaya Sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  8. Nomor 1 sampai 6 (Ukuran Kertas A4)

Pembatalan Nikah

  1. Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos Besar Johar (Loket 4);
  3. Foto Kopi KTP Pemohon dan Termohon I dan Termohon II, 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong);
  4. Surat Keterangan Lurah yang diketahui Camat setempat (bila Suami/Istri Ghoib atau tidak diketahui alamatnya yang pasti);
  5. Surat Kuasa dari Pejabat Kepala KUA kepada Kepala KUA atau orang yang dikuasakan untuk mengajukan gugatan;
  6. Membayar panjar biaya sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  7. Nomor 1 sampai 4 (Ukuran Kertas A.4)

Prosedur Berperkara

PROSEDUR

Prosedur Persidangan

prosedur persidangan

 

Panjar Biaya Perkara

panjar

Radius Biaya

RADIUS

Arrow
Arrow
Slider

Pelayanan Terpadu Satu Pintu