logo mahkamah agung website ramah difable
Proses Berperkara

Pengadilan Agama Klas I.A Semarang

Beranda

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Semarang

lampiran :

LAKIP Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015

 

Sumber : Sekretaris

LHKPN

PERATURAN MENGENAI LHKPN
Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
  4. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat;
  5. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.
  6. Mengumumkan harta kekayaannya.
  7. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  8. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  9. Menteri;
  10. Gubernur;
  11. Hakim;
  12. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  13. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

SEJARAH SINGKAT LHKPN
Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.

KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA TERKAIT LHKPN
Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

RUANG LINGKUP PENYELENGGARA NEGARA
Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  • Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  • Pimpinan Bank Indonesia;
  • Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
  • Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  • Jaksa;
  • Penyidik;
  • Panitera Pengadilan; dan
  • Pemimpin dan Bendaharawan Proyek (usul: sebaiknya dihapuskan)

JABATAN LAINNYA YANG JUGA DIWAJIBKAN UNTUK MENYAMPAIKAN LHKPN
Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (link);, yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu:

  1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
  2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
  3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
  4. Pemeriksa Pajak;
  5. Auditor;
  6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
  7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
  8. Pejabat pembuat regulasi

Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 (link) dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

KELALAIAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN LHKPN
Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.


Berikut adalah daftar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Semarang :

NO 

PEJABAT

1. 

 

 Drs. H. Anis Fuadz, S.H.

 

 NIP. 19560809 198303 1 005

 

 Hakim Utama Muda / Ketua

 

 NHK. 7858 | 

2. 

 

 Drs. H. Tarsi, S.H., M.HI.

 

 NIP. 19590708 199103 1 003

 

 Hakim Utama Muda /  Wakil Ketua

 

 NHK. 30262 |

3. 

 

 Drs. Zainal Arifin, S.H.

 

 NIP. 19540312 198303 1 007

 

 Hakim Utama Muda

 

 NHK. 10932 |

4.

 

 Drs. H. Rifa'i, S.H., M.HES.

 

 NIP. 19540425 198603 1 001

 

 Hakim Utama Muda

 

 NHK. 423378 |

5.

 

 Drs. H. Asy'ari, M.H.

 

 NIP. 19551125 198203 1 003

 

 Hakim Utama Muda

 

 NHK. 57726 | 

6.

 

 Drs. H. Ahmad Manshur Noor

 

 NIP. 19561216 198603 1 001

 

 Hakim Utama Muda

 

 NHK. 423382 |

7.

 

 H. Mubahi, S.H.

 

 NIP. 19570815 197903 1 001

 

 Hakim Utama Muda

 

 NHK. 59038 |

8.

 

 Drs. H. Ma'mun

 

 NIP. 19580303 198510 1 001

 

 Hakim Utama Muda

 

 NHK. 423370 |

9.

 

 Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

 

 NIP. 19590828 199103 1 002

 

 Hakim Utama Muda

 

 NHK. 423383 |

10.

 

 Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

 

 NIP. 19600201 198803 1 004

 

 Hakim Utama Muda

 

 NHK. 423371 |

11.

 

 Dra. Hj. Mahmudah, M.H.

 

 NIP. 19600728 198703 2 001

 

 Hakim Utama Muda

 

NHK. 

12.

 

 Drs. H. Mashudi, M.H.

 

 NIP. 19630912 199103 1 003

 

 Hakim Utama Muda

 

 NHK. 423373 |

13.

 

 Drs. H. Syukur, M.H.

 

 NIP. 19650808 199203 1 003

 

 Hakim Utama Muda

 

 NHK. 79417 | 

14.

 

 Drs. Wachid Yunarto, S.H.

 

 NIP. 19660628 199303 1 002

 

 Hakim Utama Muda

 

 NHK. 59321 | 

15.

 

 Drs. H.M. Shodiq, S.H.

 

 NIP. 19551227 199203 1 001

 

 Hakim Madya Utama

 

 NHK. 423368 | 

16.

 

 Drs. H. Yusuf, S.H., M.H.

 

 NIP. 19620203 198603 1 003

 

 Hakim Madya Utama

 

 NHK. 70641 |

17.

 

 Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.

   

 NIP. 19621205 198903 2 001

   

 Hakim Madya Utama

   

 NHK. 423365 |

18.

 

 Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

   

 NIP. 19640826 199203 1 003

   

 Hakim Madya Utama

   

 NHK. 423377 |

19.

 

 Drs. M. Rizal, S.H., M.H.

   

 NIP. 19670403 199202 1 004

   

 Hakim Madya Utama

   

 NHK. 423372 |

20.

 

 Tohir, S.H., M.H.

   

 NIP. 19650921 198503 1 001

   

 Panitera

   

 NHK. 28555 |

21.

 

 Hj. Laila Istiadah, S.Ag.

   

 NIP. 19700822 200003 2 001

   

 Sekretaris

   

 NHK. 419459 |

22.

 

 Wifkil Hana, S.H., M.E.

   

 NIP. 19770829 200604 1 005

   

 Pejabat Pembuat Komitmen

   

 NHK. 419727 |

23.

 

 M. Fahmi Amarulloh, S.Ag.

   

 NIP. 19741129 201408 1 003

   

 Bendahara

   

 NHK.           |

Lokasi dan Denah Gedung

RUANG BRUANG A

Prosedur Berperkara di PA Semarang

Syarat Pengajuan Berperkara

Cerai Gugat

  1. Membuat Surat Gugatan/ Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang telah di materai 6000 dan di legalisir dikantor pos Besar Johar (Loket 2), beserta membawa Asli Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah ;
  3. Foto Kopi KTP 1 Lembar, dan meminta Surat Keterangan domisili sementara dari RT dan RW bagi yang domisilinya tidak sesuai dengan KTP, beserta membawa asli KTP ;
  4. Foto kopi Kartu Keluarga 1 Lembar ;
  5. Jika Suami / Isteri tidak diketahui keberadaanya yang pasti maka wajib meminta Surat Keterangan yang diketahui Lurah dan Camat setempat (dengan keterangan bahwa Suami / Isteri sudah tidak diketahui keberadaanya yang pasti sampai sekarang );
  6. Surat Ijin Atasan (Bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD);
  7. Membayar panjar biaya perkara sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dari meja pendaftaran;
  8. Nomor 1-4 ukuran kertas A4 ;

Cerai Talak

  1. Membuat Surat Gugatan/ Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang telah di materai 6000 dan di legalisir dikantor pos Besar Johar (Loket 2), beserta membawa Asli Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah ;
  3. Foto Kopi KTP 1 Lembar, dan meminta Surat Keterangan domisili sementara dari RT dan RW bagi yang domisilinya tidak sesuai dengan KTP, beserta membawa asli KTP ;
  4. Foto kopi Kartu Keluarga 1 Lembar ;
  5. Jika Suami / Isteri tidak diketahui keberadaanya yang pasti maka wajib meminta Surat Keterangan yang diketahui Lurah dan Camat setempat (dengan keterangan bahwa Suami / Isteri sudah tidak diketahui keberadaanya yang pasti sampai sekarang );
  6. Surat Ijin Atasan (Bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD);
  7. Membayar panjar biaya perkara sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dari meja pendaftaran;
  8. Nomor 1-4 ukuran kertas A4 ;

Gugat Waris

Your text...

Penetapan Ahli Waris

  1. Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto kopi Surat Nikah di materai 6.000,- dan di Legalisir di Kantor Pos Besar Johar
  3. Foto Kopi KTP Pemohon dan Ahli Waris
  4. Foto kopi Surat Kematian 
  5. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris dari kelurahan diketahui kecamatan
  6. Foto kopi Surat Kelahiran Ahli Waris
  7. Foto kopi Kartu Identitas Pensiun (kalau ada)
  8. Foto kopi buku tabungan Bank
  9. Nomor 1 sampai 7 (Ukuran Kertas A.4)

Ijin Poligami

  1. Surat Gugatan/ Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang telah di materai 6000 dan di legalisir dikantor pos Besar Johar (Loket 2)beserta membawa Asli Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah ;
  3. Foto Kopi KTP Pemohon, isteri pertama dan calon isteri kedua masing-masing 1 lembar Quarto 1 (A4) muka ( tidak boleh dipotong );
  4. Surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon bermaterai Rp.6.000,-;
  5. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari isteri pertama dan calon isteri kedua bermaterai Rp. 6.000,- (blangko disediakan dikantor PA Semarang );
  6. Bagi pemohon harus melengkapi foto kopi dokumen-dokumen harta bersama di materai Rp. 6.000 yang di legalisir di Kantor Pos Besar Johar (loket 2)
  7. Surat Ijin Atasan (Bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD);
  8. Surat Keterangan gaji / penghasilan dari perusahaan / kantor / kelurahan diketahui oleh camat setempat ;
  9. Surat keterangan status calon isteri kedua dari Kelurahan ;
  10. Membayar panjar biaya sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  11. Nomor 1 sampai 6 (Kertas Ukuran A4)

Isbat Nikah / Pengesahan Nikah

  1. Surat  Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi KTP 1 lembar Quarto A4 1 muka (tidak boleh dipotong);
  3. Surat Keterangan Kepala KUA setempat ( Menerangkan bahwa NIKAH nya tidak terdapat di Register Nikah KUA setempat )
  4. Membayar panjar biaya sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  5. Nomor 1 sampai 3 (Ukuran Kertas A.4)

Dispensasi Nikah

  1. Surat  Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah Orang Tua Calon Pengantin Yang Dimohonkan.
  3. Foto Kopi Akta Kelahiran Kedua  Calon Pengantin
  4. Foto Kopi KTP 1 lembar folio Orang Tua Calon Pengantin.
  5. Foto Kopi KK Orang Tua Pengantin, (P+L)
  6. (No. 2- 5 dimaterai 6.000 dan di Legalisir di Kantor Pos Johar).
  7. Surat  Keterangan Penolakan dari KUA tempat menikah
    ( Menerangkan Penolakan Karena Kurang Umur )
  8. Asli Surat Keterangan Penghasilan Calon Suami dari Kelurahan.
  9. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah (Jejaka dan Perawan)
  10. Surat Keterangan Dokter yang Menerangkan Tentang Usia Kandungan (Bila sudah hamil) ;
  11. Membayar panjar biaya sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  12. Nomor 1 saampai 10 (Ukuran Kertas A.4)

Perwalian

  1. Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto  Kopi Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang telah di materai 6000 dan di legalisir dikantor pos Besar Johar (Loket 2)beserta membawa Asli Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah ;
  3. Foto Kopi Surat Kematian
  4. Foto Kopi Keterangan Ahli Waris Dari Kelurahan Diketahui Kecamatan
  5. Foto Kopi Surat Kelahiran / Akte Kelahiran
  6. Foto Kopi Dokumen Yang Berkaitan Dengan Tujuan Mengajukan Permohonan Perwalian
  7. Foto kopi Buku Tabungan Bank (atau aset-aset)
  8. Panjar Biaya Perkara  sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  9. Nomor 1 Samapai 8 (semua ukuran kertas A.4)

Pengangkatan Anak / Adopsi Anak

  1. Surat  Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos Besar Johar (Loket 4);
  3. Foto Kopi Buku Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah Orang Tua dari Anak yang mau diangkat 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos Besar Johar (Loket 4);
  4. Foto Kopi KTP Pemohon & Orang Tua Anak yang mau diangkat masing-masing 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong);
  5. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan / RS;
  6. Surat Penyerahan Anak bermaterai;
  7. Akte Kelahiran Anak dan FC Sah
  8. Surat Keterangan dari dinas SOSIAL
  9. Membayar panjar biaya sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  10. Nommor 1 sampai 8 (Kertas Ukuran A4)

Perubahan Identitas / Perubahan Biodata

  1. Surat  Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Asli Buku Nikah di beri Materai 6000 dan di Legalisir di Kantor Pos Johar
  3. Foto Kopi KTP (1 lembar folio tidak boleh di potong)
  4. Foto Kopi KK
  5. Membayar Panjar Biaya Perkara
  6. Semua Ukuran Kertas A.4 (Kuarto)

Asal Usul Anak

  1. Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang telah di legalisir dikantor pos Besar Johar (Loket 2), beserta membawa Asli Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah ;
  3. Foto copy KTP Pemohon 1 lembar folio (tidak dipotong)
  4. Foto copy Kartu Keluarga 1 lembar folio (tidak dipotong)
  5. Foto copy Akta Kelahiran Anak 1 lembar folio (tidak dipotong)
  6. Membayar panjar biaya sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  7. Nomor 1 sampai 5 (Ukuran Kertas A.4)

Wali Adhol / Wali Enggan

  1. Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos Besar Johar (Loket 4);
  3. Foto Kopi KTP 1 lembar Quarto 1 muka (tidak boleh dipotong);
  4. Surat Keterangan Kepala KUA setempat ( Menerangkan Penolakan Karena Wali Adhol / Wali Mogok / Wali Bangkang )
  5. Membayar panjar biaya sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  6. Nomor 1 sampai 4 (Ukuran Kertas A.4)

Harta Bersama / Gono - Gini

  1. Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto copy KTP Penggugat
  3. Foto copy Akta Cerai
  4. Foto copy bukti tertulis/barang yang dimaksud seperti: sertifikat hak milik, stnk/bpkb, nota pembelian/kwitansi
  5. Surat Keterangan / Pengatar dari Kepala Desa
  6. Nomor 1 sampai 5 Bermaterai 6.000,- dan di Legalisir di Kantor Pos Besar Johar
  7. Membayar pajar biaya Sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  8. Nomor 1 sampai 6 (Ukuran Kertas A4)

Pembatalan Nikah

  1. Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos Besar Johar (Loket 4);
  3. Foto Kopi KTP Pemohon dan Termohon I dan Termohon II, 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong);
  4. Surat Keterangan Lurah yang diketahui Camat setempat (bila Suami/Istri Ghoib atau tidak diketahui alamatnya yang pasti);
  5. Surat Kuasa dari Pejabat Kepala KUA kepada Kepala KUA atau orang yang dikuasakan untuk mengajukan gugatan;
  6. Membayar panjar biaya sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  7. Nomor 1 sampai 4 (Ukuran Kertas A.4)

Prosedur Berperkara

PROSEDUR

Prosedur Persidangan

prosedur persidangan

 

Panjar Biaya Perkara

panjar

Radius Biaya

RADIUS

Arrow
Arrow
Slider

Pelayanan Terpadu Satu Pintu