logo mahkamah agung website ramah difable
Proses Berperkara

Pengadilan Agama Klas I.A Semarang

Beranda

Pedoman Pengelolaan Organisasi Administrasi, Personel Dan Keuangan

Pedoman Pengelolaan Organisasi Administrasi, Personel Dan Keuangan

A.

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

 

1.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

2.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

3.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).

4.

Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5.

Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

6.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

7

Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

8

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0012/DJA/HM.00/SK/V/2011 tentang Pembentukan Tim Implementasi SIADPA Plus Tingkat Nasional

9

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/392/HM.02.3/II/2014 tentang Pembentukan Tim Daerah Implementasi SIADPA Plus Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

B.

PEDOMAN PENGELOLAAN  PERSONIL/PEGAWAI

 

1.

Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

2.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

3.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

4.

Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

5.

Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

6.

Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

7.

Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

8.

Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.

9.

Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

10.

Peraturan Pemerintah RI No.24 Th.1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

11.

Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

12.

Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

13.

Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

14.

Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

15.

Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

16.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

17.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim

18

Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

C.

PEDOMAN PENGELOLAAN  KEUANGAN

 

1.

Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012.

2.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak.

3.

Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.

4.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai.

5.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.

6.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

7.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

8.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.

9.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

10.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.

11.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.

12.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.

13.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

14.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

15.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.

16.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

17.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar.

18.

Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

19.

Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

 

D.

PEDOMAN LAINNYA

 

1.

Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2015 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

 

2.

Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

3.

Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

4.

Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.

5.

Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.

6.

Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

7.

Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.

8.

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035

9.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan

Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan

Standar Pelayanan Pengadilan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Pasal tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu diantaranya sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; fasilitas; evaluasi kinerja pelaksana.

Standar Pelayanan Pengadilan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara. Standar pelayanan tersebut juga akan berlaku sebagai standar pelayanan pengadilan tingkat nasional dan per pengadilan, serta bagi satuan-satuan kerja. Standar pelayanan pengadilan mengamanatkan pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing, misalnya kondisi geografis dan karakteristik perkara.

Aturan yang dijadikan Standar Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Agama Klas I.A Semarang yaitu :

No

Keterangan

Unduh

 1

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan

[Download]

 2

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Klas I.A Semarang tentang Standar Layanan Pengadilan Agama Klas I.A Semarang

[Download]

Prosedur Operasional Kerja

Tahun 2018

Tahun 2019

Prosedur Berperkara di PA Semarang

Syarat Pengajuan Berperkara

Cerai Gugat

  1. Membuat Surat Gugatan/ Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang telah di materai 6000 dan di legalisir dikantor pos Besar Johar (Loket 2), beserta membawa Asli Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah ;
  3. Foto Kopi KTP 1 Lembar, dan meminta Surat Keterangan domisili sementara dari RT dan RW bagi yang domisilinya tidak sesuai dengan KTP, beserta membawa asli KTP ;
  4. Foto kopi Kartu Keluarga 1 Lembar ;
  5. Jika Suami / Isteri tidak diketahui keberadaanya yang pasti maka wajib meminta Surat Keterangan yang diketahui Lurah dan Camat setempat (dengan keterangan bahwa Suami / Isteri sudah tidak diketahui keberadaanya yang pasti sampai sekarang );
  6. Surat Ijin Atasan (Bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD);
  7. Membayar panjar biaya perkara sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dari meja pendaftaran;
  8. Nomor 1-4 ukuran kertas A4 ;

Cerai Talak

  1. Membuat Surat Gugatan/ Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang telah di materai 6000 dan di legalisir dikantor pos Besar Johar (Loket 2), beserta membawa Asli Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah ;
  3. Foto Kopi KTP 1 Lembar, dan meminta Surat Keterangan domisili sementara dari RT dan RW bagi yang domisilinya tidak sesuai dengan KTP, beserta membawa asli KTP ;
  4. Foto kopi Kartu Keluarga 1 Lembar ;
  5. Jika Suami / Isteri tidak diketahui keberadaanya yang pasti maka wajib meminta Surat Keterangan yang diketahui Lurah dan Camat setempat (dengan keterangan bahwa Suami / Isteri sudah tidak diketahui keberadaanya yang pasti sampai sekarang );
  6. Surat Ijin Atasan (Bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD);
  7. Membayar panjar biaya perkara sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dari meja pendaftaran;
  8. Nomor 1-4 ukuran kertas A4 ;

Gugat Waris

Your text...

Penetapan Ahli Waris

  1. Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto kopi Surat Nikah di materai 6.000,- dan di Legalisir di Kantor Pos Besar Johar
  3. Foto Kopi KTP Pemohon dan Ahli Waris
  4. Foto kopi Surat Kematian 
  5. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris dari kelurahan diketahui kecamatan
  6. Foto kopi Surat Kelahiran Ahli Waris
  7. Foto kopi Kartu Identitas Pensiun (kalau ada)
  8. Foto kopi buku tabungan Bank
  9. Nomor 1 sampai 7 (Ukuran Kertas A.4)

Ijin Poligami

  1. Surat Gugatan/ Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang telah di materai 6000 dan di legalisir dikantor pos Besar Johar (Loket 2)beserta membawa Asli Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah ;
  3. Foto Kopi KTP Pemohon, isteri pertama dan calon isteri kedua masing-masing 1 lembar Quarto 1 (A4) muka ( tidak boleh dipotong );
  4. Surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon bermaterai Rp.6.000,-;
  5. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari isteri pertama dan calon isteri kedua bermaterai Rp. 6.000,- (blangko disediakan dikantor PA Semarang );
  6. Bagi pemohon harus melengkapi foto kopi dokumen-dokumen harta bersama di materai Rp. 6.000 yang di legalisir di Kantor Pos Besar Johar (loket 2)
  7. Surat Ijin Atasan (Bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD);
  8. Surat Keterangan gaji / penghasilan dari perusahaan / kantor / kelurahan diketahui oleh camat setempat ;
  9. Surat keterangan status calon isteri kedua dari Kelurahan ;
  10. Membayar panjar biaya sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  11. Nomor 1 sampai 6 (Kertas Ukuran A4)

Isbat Nikah / Pengesahan Nikah

  1. Surat  Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi KTP 1 lembar Quarto A4 1 muka (tidak boleh dipotong);
  3. Surat Keterangan Kepala KUA setempat ( Menerangkan bahwa NIKAH nya tidak terdapat di Register Nikah KUA setempat )
  4. Membayar panjar biaya sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  5. Nomor 1 sampai 3 (Ukuran Kertas A.4)

Dispensasi Nikah

  1. Surat  Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah Orang Tua Calon Pengantin Yang Dimohonkan.
  3. Foto Kopi Akta Kelahiran Kedua  Calon Pengantin
  4. Foto Kopi KTP 1 lembar folio Orang Tua Calon Pengantin.
  5. Foto Kopi KK Orang Tua Pengantin, (P+L)
  6. (No. 2- 5 dimaterai 6.000 dan di Legalisir di Kantor Pos Johar).
  7. Surat  Keterangan Penolakan dari KUA tempat menikah
    ( Menerangkan Penolakan Karena Kurang Umur )
  8. Asli Surat Keterangan Penghasilan Calon Suami dari Kelurahan.
  9. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah (Jejaka dan Perawan)
  10. Surat Keterangan Dokter yang Menerangkan Tentang Usia Kandungan (Bila sudah hamil) ;
  11. Membayar panjar biaya sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  12. Nomor 1 saampai 10 (Ukuran Kertas A.4)

Perwalian

  1. Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto  Kopi Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang telah di materai 6000 dan di legalisir dikantor pos Besar Johar (Loket 2)beserta membawa Asli Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah ;
  3. Foto Kopi Surat Kematian
  4. Foto Kopi Keterangan Ahli Waris Dari Kelurahan Diketahui Kecamatan
  5. Foto Kopi Surat Kelahiran / Akte Kelahiran
  6. Foto Kopi Dokumen Yang Berkaitan Dengan Tujuan Mengajukan Permohonan Perwalian
  7. Foto kopi Buku Tabungan Bank (atau aset-aset)
  8. Panjar Biaya Perkara  sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  9. Nomor 1 Samapai 8 (semua ukuran kertas A.4)

Pengangkatan Anak / Adopsi Anak

  1. Surat  Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos Besar Johar (Loket 4);
  3. Foto Kopi Buku Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah Orang Tua dari Anak yang mau diangkat 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos Besar Johar (Loket 4);
  4. Foto Kopi KTP Pemohon & Orang Tua Anak yang mau diangkat masing-masing 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong);
  5. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan / RS;
  6. Surat Penyerahan Anak bermaterai;
  7. Akte Kelahiran Anak dan FC Sah
  8. Surat Keterangan dari dinas SOSIAL
  9. Membayar panjar biaya sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  10. Nommor 1 sampai 8 (Kertas Ukuran A4)

Perubahan Identitas / Perubahan Biodata

  1. Surat  Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Asli Buku Nikah di beri Materai 6000 dan di Legalisir di Kantor Pos Johar
  3. Foto Kopi KTP (1 lembar folio tidak boleh di potong)
  4. Foto Kopi KK
  5. Membayar Panjar Biaya Perkara
  6. Semua Ukuran Kertas A.4 (Kuarto)

Asal Usul Anak

  1. Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang telah di legalisir dikantor pos Besar Johar (Loket 2), beserta membawa Asli Buku Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah ;
  3. Foto copy KTP Pemohon 1 lembar folio (tidak dipotong)
  4. Foto copy Kartu Keluarga 1 lembar folio (tidak dipotong)
  5. Foto copy Akta Kelahiran Anak 1 lembar folio (tidak dipotong)
  6. Membayar panjar biaya sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  7. Nomor 1 sampai 5 (Ukuran Kertas A.4)

Wali Adhol / Wali Enggan

  1. Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos Besar Johar (Loket 4);
  3. Foto Kopi KTP 1 lembar Quarto 1 muka (tidak boleh dipotong);
  4. Surat Keterangan Kepala KUA setempat ( Menerangkan Penolakan Karena Wali Adhol / Wali Mogok / Wali Bangkang )
  5. Membayar panjar biaya sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  6. Nomor 1 sampai 4 (Ukuran Kertas A.4)

Harta Bersama / Gono - Gini

  1. Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto copy KTP Penggugat
  3. Foto copy Akta Cerai
  4. Foto copy bukti tertulis/barang yang dimaksud seperti: sertifikat hak milik, stnk/bpkb, nota pembelian/kwitansi
  5. Surat Keterangan / Pengatar dari Kepala Desa
  6. Nomor 1 sampai 5 Bermaterai 6.000,- dan di Legalisir di Kantor Pos Besar Johar
  7. Membayar pajar biaya Sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  8. Nomor 1 sampai 6 (Ukuran Kertas A4)

Pembatalan Nikah

  1. Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di kopi kedalam CD/ flashdisk);
  2. Foto Kopi Buku Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos Besar Johar (Loket 4);
  3. Foto Kopi KTP Pemohon dan Termohon I dan Termohon II, 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong);
  4. Surat Keterangan Lurah yang diketahui Camat setempat (bila Suami/Istri Ghoib atau tidak diketahui alamatnya yang pasti);
  5. Surat Kuasa dari Pejabat Kepala KUA kepada Kepala KUA atau orang yang dikuasakan untuk mengajukan gugatan;
  6. Membayar panjar biaya sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
  7. Nomor 1 sampai 4 (Ukuran Kertas A.4)

Prosedur Berperkara

PROSEDUR

Prosedur Persidangan

prosedur persidangan

 

Panjar Biaya Perkara

panjar

Radius Biaya

RADIUS

Arrow
Arrow
Slider

Pelayanan Terpadu Satu Pintu