Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan pembebanan dan besaran biaya yang timbul berkaiatan dengan permintaan informasi oleh masyarakat  berdasarkan perma nomor nomor 1-144/KMA/SK/I/20A8 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan, sebagai berikut :

1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.
2. Biaya perolehan informasi  sebagaimana dimaksud butir  1  terdiri  atas  biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebu
3. Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.
4. Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi sebagaimana dimaksud  butir  2  dengan  memperhatikan  kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).
5. Terhadap  permohonan   informasi   mengenai   penggandaan   putusan   atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.

Hak Pemohon Informasi

Masyarakat pencari keadilan sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berhak untuk memperoleh layanan informasi sebagaimana pasal 4 sebagai berikut :

1. Melihat dan Mengetahui Informasi Publik ;
2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik ;
3. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
4. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
5. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.
6. Setiap Pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
   
   

Berkaitan dengan informasi yang dapat diperoleh masyarakat di Pengadilan Agama Semarang, sebagaimana perma nomor No 1-144/KMA/SK/I/20A8 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan, masyarakat berhak mendapatkan informasi berupa :

1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.
4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.
7. Hak untuk mengetahui segala informasi yang harus diumumkan secara berkala oleh Pengadilan Agama Semarang sesuai dengan perma nomor No 1-144/KMA/SK/I/20A8 mengenai :

- Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan, yang berkaiatan dengan, Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan, Struktur organisasi Pengadilan, Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan, daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan, profil singkat pejabat struktural; dan laporan LHKPN
- Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara, biaya penyelesaian perkara dan jadwal sidang.
- Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja pengadilan
- Informasi Laporan Akses Informasi
- Informasi Lain yang berkaiatan dengan prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan

Kewajiban Pemohon Informasi

Kewajiban Pemohon informasi keadilan sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berhak untuk memperoleh layanan informasi sebagaimana pasal 5 sebagai berikut :

1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Agama Semarang dalam memberikan layanan informasi kepada publik berdasarkan  perma nomor No 1-144/KMA/SK/I/20A8 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan di bedakan menjadi dua cara yaitu :

1. Prosedur Biasa;
2. Prosedur Khusus

Prosedur Biasa

Prosedur Biasa digunakan dalam hal Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik dalam hal ;

• Informasi yang diminta bervolume besar;
• Informasi yang diminta belum tersedia; atau
• Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PP

Alur Pelayanan Informasi dengan prosedur biasa

Prosedur Khusus 

Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta :

• Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
• Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
• Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
• Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

Alur Pelayanan Informasi dengan prosedur Khusus

Penggunaan Biaya Perkara

Pengadilan Agama Klas I.A Semarang

Tahun 2018