logo

 

 

Kata Pengantar Ketua Pengadilan Agama Semarang

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga dengan karuniaNya Pengadilan Agama Semarang bisa mewujudkan cita-cita untuk launching Website Resmi Pengadilan Agama Semarang dengan alamat www.pa-semarang.go.id. Kami berharap semoga dengan adanya website ini bisa memberi dampak positif di masyarakat untuk memberikan akses bagi para pencari keadilan serta memberikan informasi kepada para pencari keadilan.

Cara Mudah Telusuri Perkara

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0458/DjA/HM.02.3/2/2016, tanggal 11 Februari 2016 tentang Implementasi Aplikasi SIPP Versi 3.1.1 di Lingkungan Peradilan Agama. maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.1), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Sistem Informasi Pengawasan
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sarana agar masyarakat pencari keadilan dapat mengawasi secara langsung pejabat Mahkamah Agung beserta jajaran di bawah naungan Mahkamah Agung RI serta terbukanya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan di pengadilan.

e-Court Mahkamah Agung RI

Layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara Online, Pembayaran secara Online, dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Zona Integritas

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik (PERMENPANRB No. 52 Tahun 2014). Pengadilan Agama Semarang menjadi salah satu unit kerja penerima apresiasi dan penganugerahan ZI.
Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan bebas korupsi.

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana

previous arrow
next arrow
Slider

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Semarang | Media Informasi dan Transparansi Peradilan. "Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini"

LHKASN

PERATURAN MENGENAI LHKASN

Mulai tahun 2015 pemerintah telah mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Kebijakan ini diambil sebagai langkah pencegahan dini terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme; pencegahan penyalahgunaan wewenang; bentuk transparansi ASN; dan penguatan integritas aparatur.

Kebijakan LHKASN tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). 5 (lima) muatan pokok dari surat edaran tersebut adalah sebagai berikut

  • Menetapkan pejabat wajib lapor LHKPN.
  • Menetapkan wajib lapor bagi seluruh pegawai ASN yang tidak wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKASN.
  • Menggunakan formulir LHKASN yang telah ditetapkan dalam surat edaran ini.
  • Menugaskan APIP untuk mengelola LHKASN.Peninjauan kembali jabatan dan sanksi jika tidak memenuhi ketentuan ini.
  • Sanksi bagi pegawai di Lingkungan APIP yang menyalahi kewenangan.

Sebelumnya pemerintah juga pernah mengeluarkan Surat Edaran No. SE/03/M.PAN/01/2005 dan SE/05/M.PAN/04/2006 tentang LHKPN. Namun apa perbedaan dari LHKASN dan LHKPN? Tabel di bawah ini menunjukan perbedaan dari LHKASN dan LHKPN.

1

Untuk itu dapat diartikan Laporan Harta Kekayaan Apratur Sipil Negara merupakan dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara dan dapat digambarkan seperti di bawah ini.

Dokumen LHKASN berisi data pribadi dan keluarga; harta kekayaan; penghasilan; pengeluaran; dan surat pernyataan. Detail isi detail dokumen kekayaan adalah seperti di bawah ini.

3

Sedangkan waktu untuk penyampaian laporan kekayaan ASN kepada Pimpinan organisasi melalui Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) adalah 3 bulan setelah kebijakan ditetapkan, 1 bulan setelah diangkat dalam jabatan dan 1 bulan setelah berhenti dari jabatan.

Tugas APIP sendiri dalam pengelolaan laporan harta kekayaan ASN adalah untuk :

  • Memonitor kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
  • Berkoordinasi dengan unit koordinator LHKASN;
  • Melakukan verifikasi atas kewajaran laporan kekayaan;
  • Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
  • Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
  • Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun atas pelaksanaan edaran ini kepada Pimpinan Instansi dan ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

 

Sumber : https://pemerintah.net/lhkasn-laporan-harta-kekayaan-aparatur-sipil-negara/


Berikut adalah daftar Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Semarang :

NO 

N A M A

1. 

 

 Hj. Siti Sofiah Dwi Kurniati, S.E.

 

 NIP. 19660723 199403 2 002

 

 Kasubbag Kepegawaian dan Ortala

 

 LHKASN 2019  

2. 

 

 Munfaati, S.H.

 

 NIP. 19710321 199203 2 002

 

 Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

 

 LHKASN 2019  

3.

 

 Siti Asiah, S.Ag.

 

 NIP. 19680722 199303 2 001

 

 Kasubbag Umum dan Keuangan

 

 LHKASN 2019  

4.

 

 Bakri, S.H.

 

 NIP. 19671110 199403 1 007

 

 Juru Sita

 

 LHKASN 2019  

5.

 

 Sri Hidayati, S.H.

 

 NIP. 19690510 199303 2 003

 

 Juru Sita

 

 LHKASN 2019  

6.

 

 Slamet Suharno, S.H.

 

 NIP. 19640527 200312 1 001

 

 Juru Sita Pengganti

 

 LHKASN 2019  

7.

 

 Hj. Sri Wahyuni, S.H.

 

 NIP. 19690812 198902 2 001

 

 Juru Sita Pengganti

 

 LHKASN 2019  

8.

 

 M. Fahmi Amarulloh, S.Ag.

 

 NIP. 19741129 201408 1 003

 

 Juru Sita Pengganti

 

 LHKASN 2019  

9.

 

 Neny Ramdhani, S.Sos.

 

 NIP. 19950206 201903 2 010

 

 Analis Kepegawaian Pertama

 

 LHKASN 2019  

10.

 

 Kartika Rachmawati, S.H.

 

 NIP. 19960427 201903 2 013

 

 Analis Perkara Peradilan

 

 LHKASN 2019 

 


Slider

Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Semarang Klas I A

location icon 1 Jl. Urip Sumoharjo No. 5 Semarang - 50152

location icon Kota Semarang - Jawa Tengah

phone icon Telp: (024) 7606741

Fax icon Fax: (024) 7622887

Communication email blue icon Email : pasmg6@gmail.com

Peta Lokasi