Pengadilan wajib mengumumkan secara serta merta Informasi yang mengganggu pelayanan publik di Pengadilan, meliputi namun tidak terbatas pada:

1. Informasi rencana pemeliharaan dan/atau gangguan sarana dan prasarana utilitas publik;
2. Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi; dan
3. Informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang berpotensi menular.

Berikut adalah kumpulan Daftar Rancangan Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia , Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Semarang:

1. UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. PP 61 Tahun 2010 Pelaksanaan UU No 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. PERKI No 1 Tahun 2013 Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5. PERKI 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Iinformasi Publik
6. PERMA No 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan