Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
Landasan Hukum & Administrasi Perkara Pengadilan Agama Semarang
Pedoman Pengelolaan Administrasi
1.
Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP.
3.
Peraturan Menteri PAN & RB RI No. 25 Th. 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
4.
Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
6.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
7.
SK Dirjen Badilag RI Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman PTSP di Lingkungan Peradilan Agama.
Pedoman Lainnya
1.
Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2.
Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Th. 1985 tentang Mahkamah Agung.
3.
Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4.
Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama.
5.
Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
6.
Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
Layanan Bantuan Mas Satset