• Tugas pokok dan fungsi Pengadilan
• Struktur organisasi
• Alamat, kontak, dan layanan publik
• Daftar pejabat dan mantan pimpinan
• Profil pejabat struktural
• Informasi LHKPN dan LHKASN

Informasi berkala adalah informasi yang wajib diumumkan secara rutin karena berkaitan dengan profil lembaga, program, kegiatan, dan kinerja Pengadilan.

• Program kerja tahunan
• Laporan kinerja (LKjIP)
• Laporan realisasi anggaran
• Neraca keuangan
• Catatan atas laporan keuangan (CALK)
• Informasi aset dan inventaris
• Ringkasan pengadaan barang/jasa

Informasi ini berkaitan dengan kegiatan dan pengelolaan keuangan pengadilan yang dilaporkan secara transparan kepada publik.

• Laporan akses informasi
• Hak pemohon informasi
• Prosedur keberatan informasi
• Contoh formulir permohonan informasi

Informasi ini bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan informasi publik di pengadilan.

• Tautan media sosial
• Statistik kunjungan website

Informasi tambahan yang mendukung keterbukaan informasi publik melalui berbagai media resmi pengadilan.

Informasi serta merta adalah informasi yang harus diumumkan segera karena dapat mengancam ketertiban umum atau mengganggu pelayanan. Berdasarkan DIP Tahun 2025, informasi serta merta meliputi:

• Pengumuman keadaan darurat
• Prosedur peringatan dini
• Prosedur evakuasi keadaan darurat
• Informasi kondisi darurat yang berpotensi mengganggu layanan publik

Informasi ini disampaikan seketika melalui website dan sarana informasi lainnya.

Informasi ini wajib disediakan oleh PPID dan dapat diperoleh kapan saja ketika diminta oleh masyarakat. Berdasarkan DIP Tahun 2025, informasi yang tersedia setiap saat meliputi kelompok besar berikut:

• Informasi penerimaan CPNS, CAKIM, dan seleksi calon Hakim Agung
• Laporan Tahunan Mahkamah Agung
• Rencana Strategis Mahkamah Agung

• Seluruh putusan dan penetapan (baik yang berkekuatan hukum tetap maupun belum)
• Buku register perkara
• Data statistik perkara
• Tahapan penanganan perkara
• Laporan penggunaan biaya perkara

• Informasi pelanggaran yang ditemukan pengawas
• Tindak lanjut pelaporan dugaan pelanggaran
• Informasi disiplin hakim/pegawai
• Putusan Majelis Kehormatan Hakim

• Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel, dan keuangan
• Pedoman pengelolaan kepaniteraan

• Standar layanan dan maklumat pelayanan
• Profil hakim dan pegawai
• Statistik pegawai
• Laporan realisasi anggaran
• MoU atau perjanjian dengan pihak ketiga
• Surat menyurat pimpinan (kecuali yang bersifat rahasia)
• Agenda kerja pengadilan

Semua informasi tersedia dalam bentuk digital maupun hardcopy dan dapat diakses melalui PPID dengan ketentuan yang berlaku.

Informasi dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada publik karena berpotensi menimbulkan dampak terhadap keamanan, ketertiban, privasi, atau proses peradilan. Informasi ini telah ditetapkan berdasarkan uji konsekuensi sebagaimana tercantum dalam DIP Tahun 2025.

• Proses musyawarah hakim
• Advisblaad atau dokumen pertimbangan hakim

• Identitas lengkap hakim atau pegawai yang dikenai sanksi
• DP3 / penilaian kinerja individu
• Identitas pelapor atau pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran
• Identitas terlapor dugaan pelanggaran yang belum diketahui publik

Informasi ini bersifat rahasia dan hanya dapat diakses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.