Layanan Publik

TATACARA PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN OLEH HAKIM ATAU PEGAWAI Di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Agama Semarang kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi, bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Sesuai dengan SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 bahwa terdapat Hak yang dimiliki oleh masyarakat pencari keadilan […]

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI Formulir download disini  Berdasarkan SK KMA No 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan    No Sumber Daftar Lampiran  1.  Keputusan Ketua MA 2.  Lampiran II (Daftar Informasi) 3.  Lampiran III (Bukti Pengajuan Informasi) 4.  Lampiran IV (Register Permohonan) 5.  Lampiran V (Surat Keputusan PPID) 6.  Lampiran VI (Pemberitahuan Tertulis) 7.  Lampiran VII (Bukti

PEDOMAN PENGAWASAN   (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan pada Lampiran III: Pengawasan Keuangan).   A. PENGERTIAN Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler.Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang

    Gambar diatas merupakan Skema Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009. Berdasarkan SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tersebut Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung RI diberi kewenangan menangani sendiri pengaduan masyarakat yang masuk, kecuali dalam beberapa hal Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dapat mengambil alih apabila : Telapor

Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA. Pengaduan dapat disampaikan melalui: aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung; layanan pesan singkat/SMS; surat elektronik (e-mail); faksimile; telepon; meja Pengaduan; surat; dan/atau kotak Pengaduan. Dalam hal