Uncategorized

Tugas dan Tanggung Jawab PPID Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang berada di unit/satuan kerjanya. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi: • Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala • Informasi yang wajib tersedia setiap saat • Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik Mengkoordinasikan pendataan […]

Visi Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik Secara Modern Menuju Peradilan Yang Agung Misi Menyediakan Informasi Publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Memberikan Layanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana Memastikan Pengelolaan Layanan Informasi publik didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi

Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan Dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mencakup pengklasifikasian informasi dimana yaitu terdiri dari informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang dikecualikan. Ketika Badan Publik menyatakan

Daftar Informasi Publik (DIP) Daftar Informasi Publik pada Pengadilan Agama Semarang Kelas I A Tahun 2025 yang menjadi pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi bagi masyarakat. 📄 SK Daftar Informasi Publik PA Semarang 📑 Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Pengadilan Agama Semarang

Standar Pelayanan Pengadilan Standar Pelayanan Pengadilan Standar Pelayanan Pengadilan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Pasal tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu diantaranya sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; fasilitas; evaluasi kinerja pelaksana. Standar Pelayanan Pengadilan terdiri