Layanan Hukum

Dasar pelaksanaan Posbakum : Pasal 19 dalam PERMA Nomor I Tahun 2014, Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum adalah : Orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/permohon maupun tergugat/termohon. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badilag Nomor 067/DJA/SK.KU1/II/2024 yang berisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan […]

  Syarat-Syarat Memperoleh Jasa dari Pos Bantuan Hukum Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan: (1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah diketahui oleh camat; atau (2) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan

Berikut Jenis Jasa Hukum yang dapat dilayani oleh Pos Bantuan Hukum:  Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan. Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon. Pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon tidak boleh dilakukan oleh

Lembaga Bantuan Hukum : UIN Walisongo Semarang Dokumen Perjanjian Kerjasama : 30/KPA.W11-A1/PL1.1.5/I/2025003/DIR/LPKBHI/I/2025 Status : Aktif MOU Date : 02 Januari 2025 MOU Expired date : 31 Desember 2025