SOP PPID PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1-A NO Kode SOP Dokumen Tgl.Revisi 1. SOP/AS/33 SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik ? 31/01/2024 2. SOP/AS/34 SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik ? 31/01/2024 3. SOP/AS/35 SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik ? 31/01/2024 4. SOP/AS/36 SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik ? 31/01/2024 5. SOP/AP/30 SOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik […]
Pedoman : SK No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Mengenai Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan A. Persyaratan Pemohon lnformasi wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan permintaan lnformasi berupa : (a) Pemohon Informasi perorangan paling kurang melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; (b) Pemohon Informasi badan hukum paling kurang melampirkan
Prosedur Permintaan Informasi Read More »
{slider title=”UNISULLA” open=”false” class=”icon” } No Isi Nomor Aktif Exp File 1 Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Agama Semarang Dengan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sulatan Agung 916/KPA.W11-A1/HM2.1.4/VIII/2024 & 0635/C.2/SA-FAI/VIII/2024 28/8/2024 28/8/2026 ? {slider title=”IWS” open=”false” class=”icon” } No Isi Nomor Aktif Exp File 1 Perjanjian Kerjasama PKS Antara Pengadilan Agama Semarang Dengan Sekolah Tinggi Agama
Perjanjian Kerjasama & MOU Read More »
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2025 Struktur Organisasi Surat Keputusan Pengadilan Agama Semarang tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi (PPID) pada Pengadilan Agama Semarang dapat diunduh pada link dibawah ini. [ 835/KPA.W11-A1/SK.HM1.1/VIII/2025 tentang Perubahan Pertama Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Semarang]
Pejabat PPID PA Semarang Read More »
PPID PENGADILAN AGAMA SEMARANG Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi menjadi salah satu hal wajib yang harus disediakan oleh seluruh badan Publik di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Semarang. Undang-undang keterbukaan informasi publik, menegaskan prinsip penting bahwa informasi adalah hak setiap warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Setiap badan
Layanan Bantuan Mas Satset
